Dipersenjatai untuk Kedaulatan Negara

Dipersenjatai untuk Kedaulatan Negara

Berbekal kedaulatan negara, drone Indonesia incar produksi massal

kedaulatan-negara

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan produksi massal drone Black Eagle tahun depan. Drone dipersenjatai untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

“Khususnya, tahun ini kita mendapat mandat untuk menerbangkan drone Black Eagle,” kata Kepala BPPT, Hammam Riza, kemarin dalam rangkaian rakernas BPPT (Rakernas) di Jakarta (8/3/2021).

Elang Hitam dikembangkan untuk penggunaan militer. Setelah mempersenjatai, langkah selanjutnya adalah menerbitkan sertifikat tipe sehingga bisa masuk ke produksi seri. Hammam mengatakan jika semuanya berjalan dengan baik, drone Black Eagle bisa masuk ke produksi massal tahun depan.

Sebuah geng sedang mengerjakan drone Black Eagle. Selain BPPT, ada pula Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang terlibat. Selain itu, TNI-AU, ITB, PT Len Industri dan lainnya terlibat.

Hammam berharap uji terbang drone Black Eagle ini bisa berjalan lancar. “Insya Allah penerbangan pertama Oktober (tahun ini) atau lebih awal,” katanya.

Tim kemudian akan melalui serangkaian uji terbang dan sertifikasi tipe oleh Otoritas Kelaikan Udara Militer Indonesia (IMAA). Kabar mengenai drone Black Eagle mengemuka pada Desember 2019.

Drone Black Eagle pertama kali dihadirkan ke publik melalui peluncuran di hanggar PT DI. Ini terlihat besar. Pasalnya panjangnya mencapai 8,3 meter dengan lebar sayap 16 meter.

Hammam mengatakan saat itu drone merupakan salah satu inovasi dalam negeri di bidang pertahanan. Drone harus bisa terbang nonstop atau nonstop selama 24 jam. Kemudian juga dilengkapi dengan beberapa kendaraan udara tak berawak secara bersamaan.

Sementara itu, Rakernas BPPT dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Namun, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kekayaan tersebut tidak akan membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat di era revolusi industri keempat saat ini. (jpc)

Sumber :