Aksi hacker Bjorka membuat para pejabat membuka mata terhadap keadaan data kependudukan Indonesia
Aksi para peretas Bjorka terkait dengan dugaan insiden kebocoran data yang saat ini tengah ramai diperbincangkan berhasil membuka mata para pejabat. Terutama terkait pentingnya keamanan siber, kondisi data kependudukan Indonesia saat ini.
Aksi hacker Bjorka membuat para pejabat membuka mata terhadap keadaan data kependudukan Indonesia
Hal itu disampaikan pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, yang beberapa waktu ini menyoroti kasus dugaan kebocoran data oleh peretas Bjorka.
Baca juga
Akun Twitter Marah diblokir lagi, peretas Bjorka berencana istirahat
Hacker beraksi lagi, ini 7 meme Bjorka yang bikin netizen ketawa
Korea Utara menggunakan peretas untuk menyerang Amerika Serikat dan Jepang, diduga itulah tujuannya
4 Cara Menjadi Peretas: Ini adalah seperangkat keterampilan yang perlu Anda pelajari
Menurutnya, keamanan siber harus menjadi perhatian serius. Selain itu, kebocoran data telah ada sejak lama.
“Sebenarnya ini sudah berlangsung cukup lama dan kebocorannya cukup serius,” kata Alfons, dilansir Suara.com, Senin (12/9/2022).
Sayangnya, Alfons percaya lembaga pemerintah Indonesia memiliki kebiasaan menyangkal hal ini.
Padahal, yang jelas memang ada kebocoran data.
“Jadi apa yang diharapkan jika Anda tidak bisa begitu saja mengakui ada kebocoran. Bagaimana Anda bisa berharap itu berubah? ” tanya Alfons.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengakui adanya kebocoran data. Setelah itu dilakukan investigasi untuk mengetahui apa penyebab dan tindakan pencegahan yang dilakukan.
Didukung oleh GliaStudio
Bocoran data kependudukan KPU yang disebarkan Bjorka [Screenshot/breached.to]
“Dan apa yang harus dilakukan masyarakat, pemilik data agar tidak menjadi korban eksploitasi data
yang bocor tersebut,” jelasnya.
Dia percaya bahwa penyebaran data kependudukan Björka melanggar hukum. Namun, aksi hacker tersebut setidaknya telah membuka tabir data kependudukan Indonesia.
“Apa yang dilakukan Bjorka untuk menyebarkan data kependudukan itu melanggar hukum. Tapi setidaknya sudah menunjukkan kepada pejabat apa yang terjadi dengan data kependudukan Indonesia dan apa yang bisa dilakukan oleh pemilik data yang bocor itu,” katanya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan penangkapan Bjorka, Alfons mengaku akan bergantung pada kecanggihan peretas dan pihak berwenang.
“Bisa tidaknya Bjorka ditangkap tergantung pengalaman Bjorka dan pihak berwajib,” jelasnya.
Sebelumnya, peretas Bjorka membocorkan detail identitas pribadi sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Data terakhir yang ia edarkan berasal dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Data yang dibagikan Bjorka meliputi nama, nomor telepon, jenis kelamin, nomor induk penduduk (NIK), alamat, tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan darah, status perkawinan, status perkawinan, nama istri, nama ayah, nama ibu. , dan sertifikat vaksinasi.
Ilustrasi Peretas. (Pexels/Sora Shimazaki)
Dua angka ini menambah panjang daftar pejabat pemerintah yang datanya dibocorkan oleh peretas Bjorka.
Sebelumnya, data yang bocor adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka sering menjadi dalang di balik kebocoran data Indonesia. Insiden pertama yang diungkapkannya adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah oleh Telekom.
Saat dilacak di situs broken.to, profil Bjorka memuat enam unggahan kebocoran data. Konten tersebut meliputi 150 juta data dari KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM terdaftar, 91 juta data pengguna Tokopedia dan pengguna Indihome.
Hal ini menjadi sorotan para pakar keamanan siber, yang mengungkap kasus dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh peretas Bjorka disebut-sebut telah membuka mata pejabat negara terhadap data kependudukan Indonesia.
Baca Juga :
